PKH Pringgabaya - Kementerian Sosial telah maningkatkan alokasi anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 untuk 41 Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
"Peningkatan alokasi tersebut merupakan implementasi dari salah satu Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ujar Menteri Sosial Idrus Marham di sela-sela kunjungan kerjanya ke Banten (14/3).
Sesuai dengan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Idrus, Kementerian Sosial meningkatkan alokasi bantuan sosial dan cakupan PKH untuk 41 Kabupaten Kota di daerah perbatasan.
"Pemerintah berkomitmen untuk membangun wilayah terdepan dengan niat dan tekad yang sungguh-sungguh, agar masyarakat di wilayah terdepan itu merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia,” katanya..
Seperti diketahui bahwa 2 Maret 2018 yang lalu Kemensos telah mengundang 41 kepala daerah di daerah perbatasan untuk menyatukan komitmen bersama memperkuat wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wilayah perbatasan adalah wilayah terdepan yang menjadi “jendela” atau “show windows” Indonesia di mata dunia. Presiden Joko Widodo telah melakukan akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan sehingga mampu mengubah wajah perbatasan menjadi beranda terdepan NKRI.
Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan bahwa cakupan PKH tahun 2018 untuk 41 Kabupaten/Kota di perbatasan antar negara sebanyak 384.004 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran lebih dari 727 milyar.
"Cakupan tersebut naik sebanyak 185.355 KPM dari tahun 2017 sebanyak 198.649 KPM," katanya.
Untuk memgawal penyaluran bansos PKH, Kementerian Sosial juga telah menambah jumlah pendamping dari 814 orang tahun 2017 menjadi 1.924 orang pada tahun 2018 atau bertambah sebanyak 1.110 orang.
Bansos PKH seluruhnya akan disalurkan dengan mekanisme non tunai oleh Himbara yaitu BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri.
"Untuk daerah kepulauan BRI siap untuk melayani dengan Kapal Teras BRI yang akan berkeliling ke pulau-pulau yang belum terjangkau perbankan dan juga V-sat, begitu juga BNI, BTN dan Bank Mandiri telah menyiapkan agen-agen untuk memcairkan bantuan di lokasi terdekat dengan tempat tinggal KPM," papar Harry.
BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN siap menyediakan EDC (red-electronic data capture) off line dan diantara bank himbara sudah dimungkinkan interoperability. "Pencairan bansos dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa digunakan EDC yg berbeda asalkan sesama Himbara," terang Harry.
"Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga berada di 13 wilayah Provinsi yang tersebar dari Aceh yang berbatasan langsung dengan Malaysia sampai Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini," pungkasnya.
"Peningkatan alokasi tersebut merupakan implementasi dari salah satu Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ujar Menteri Sosial Idrus Marham di sela-sela kunjungan kerjanya ke Banten (14/3).
Sesuai dengan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Idrus, Kementerian Sosial meningkatkan alokasi bantuan sosial dan cakupan PKH untuk 41 Kabupaten Kota di daerah perbatasan.
"Pemerintah berkomitmen untuk membangun wilayah terdepan dengan niat dan tekad yang sungguh-sungguh, agar masyarakat di wilayah terdepan itu merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia,” katanya..
Seperti diketahui bahwa 2 Maret 2018 yang lalu Kemensos telah mengundang 41 kepala daerah di daerah perbatasan untuk menyatukan komitmen bersama memperkuat wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wilayah perbatasan adalah wilayah terdepan yang menjadi “jendela” atau “show windows” Indonesia di mata dunia. Presiden Joko Widodo telah melakukan akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan sehingga mampu mengubah wajah perbatasan menjadi beranda terdepan NKRI.
Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan bahwa cakupan PKH tahun 2018 untuk 41 Kabupaten/Kota di perbatasan antar negara sebanyak 384.004 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran lebih dari 727 milyar.
"Cakupan tersebut naik sebanyak 185.355 KPM dari tahun 2017 sebanyak 198.649 KPM," katanya.
Untuk memgawal penyaluran bansos PKH, Kementerian Sosial juga telah menambah jumlah pendamping dari 814 orang tahun 2017 menjadi 1.924 orang pada tahun 2018 atau bertambah sebanyak 1.110 orang.
Bansos PKH seluruhnya akan disalurkan dengan mekanisme non tunai oleh Himbara yaitu BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri.
"Untuk daerah kepulauan BRI siap untuk melayani dengan Kapal Teras BRI yang akan berkeliling ke pulau-pulau yang belum terjangkau perbankan dan juga V-sat, begitu juga BNI, BTN dan Bank Mandiri telah menyiapkan agen-agen untuk memcairkan bantuan di lokasi terdekat dengan tempat tinggal KPM," papar Harry.
BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN siap menyediakan EDC (red-electronic data capture) off line dan diantara bank himbara sudah dimungkinkan interoperability. "Pencairan bansos dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa digunakan EDC yg berbeda asalkan sesama Himbara," terang Harry.
"Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga berada di 13 wilayah Provinsi yang tersebar dari Aceh yang berbatasan langsung dengan Malaysia sampai Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini," pungkasnya.
EmoticonEmoticon